Pemerintah berjanji akan melakukan perbaikan-perbaikan secara optimal dalam pengelolaan keuangan negara dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan RI, Agus DW Martowardojo dalam Rapat Paripurna Dewan yang dipimpin Wakil Ketua/Korekku, Anis Matta, di Gedung Nusantara II DPR, Senin (11/7).

Menurutnya, peningkatan transparansi dan akuntabilitas tersebut ditandai dengan semakin membaiknya opini audit BPK atas LKPP Tahun 2009 dan 2010, yaitu “Wajar Dengan Pengecualian” dari opini “Tidak Memberikan Pendapat” untuk LKPP Tahun 2004 – LKPP Tahun 2008. Dan semakin meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah opini “Wajar Tanpa Pengecualian” dari 7 LKKL pada tahun 2006 menjadi 53 LKKL pada tahun 2010, tambahnya.

Upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Negara tersebut diharapkan terus mendapat dukungan secara konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga kualitas LKPP dan LKKL pada waktu mendatang akan semakin baik dan memperoleh opini audit terbaik dari BPK, harapnya.

Menteri Keuangan menyadari bahwa untuk memperbaiki kualitas LKPP sebagai pertanggungjawaban keuangan Negara, berbagai upaya harus terus menerus dilakukan secara konsisten. “Langkah-langkah perbaikan ini perlu melibatkan semua unsur penyelenggara Negara baik lembaga eksekutif, legislatif, dan badan pemeriksa,” tegasnya. Perbaikan ini hanya dapat terwujud bila semua pihak ikut meningkatkan pemahaman dan kompetensinya di bidang pengelolaan dan pelaporan keuangan Negara sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang disepakati, tambahnya.

“Dengan demikian, cita-cita Indonesia untuk mengelola keuangan Negara dengan prinsip-prinsip tata kelola yang bersih dan baik dapat kita capai bersama,” paparnya. Hal ini akan menjamin keuangan Negara akan menjadi instrument yang sangat penting bagi perbaikan kesejahteraan rakyat Indonesia, kata Agus seraya menambahkan sesuai dengan amanat konstitusi.

Menteri Keuangan berharap agar tanggapan pemerintah ini dan berbagai substansi yang tertuang dalam RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2010 dapat dipelajari secara detail dan komprehensif oleh fraksi-fraksi DPR. Pemerintah tidak sekadar menjanjikan mengenai penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan Negara. Namun, lanjutnya, pemerintah telah membuktikan dengan upaya nyata secara sistematis, konsisten, dan terus menerus dengan berbagai upaya yang diwujudkan dalam berbagai keputusan, tindakan, dan hasil yang terus membaik, termasuk kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN melalui LKPP.(iw) /foto:iw/parle.